HOME  |   PUBLIKASI  |   BUKU TAMU  |   CONTACT US     

Tentang Bank Jambi

Produk dan Layanan

Lokasi ATM

Rekrutmen Bank Jambi

    PENCARIAN DATA

   Cari Data :

  INFO LAINNYA

HATI - HATI PENIPUAN

Apabila Kartu Anda Macet tidak dapat digunakan,
hubungi Card Center Bank Jambi dengan nomor :
0811-743-5997
0811-743-5998
0811-743-5999
Selengkapnya ] 

  AREA TERBATAS
 
User ID :
Password :
 
    PRODUK UNGGULAN
 
 

Tata Kelola Perusahaan

Sebagai sebuah Perusahaan Milik Daerah, PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang mengemban misi sebagai penggerak dan pendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah Jambi. Bank Jambi sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam langkah usaha setiap insan Bank Jambi demi kepentingan stakeholder seperti para nasabah serta masyarakat di sekitar keberadaan Bank Jambi, dan juga karyawan Bank Jambi.

Prinsip-Prinsip Utama
Penerapan GCG di Bank Jambi berpedoman pada lima prinsip utama yaitu keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, kewajaran dan independensi, yang dijadikan dasar dalam penetapan Kebijakan Umum Direksi Tahunan (KUDT). Dokumen KUDT tersebut merupakan pedoman penyusunan Rencana Bisnis Bank Jambi yang di susun setiap tahun dan merupakan landasan tugas seluruh unit organisasi Bank Jambi di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang dengan tujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan dan kesatuan gerak langkah operasional tersebut, memastikan bahwa seluruh jajaran Bank Jambi akan selalu berpedoman pada GCG dalam menjalankan pekerjaannya sehari- hari.

Dalam rangka meningkatkan penerapan praktek GCG secara menyeluruh di Bank Jambi seperti disyaratkan oleh Bank Indonesia, Bank Jambi telah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi GCG sesuai ketentuan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia no. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Struktur Tata Kelola Perusahaan.
Sebagai Bank Milik Daerah PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan badan hukum perseroan terbatas, harus tunduk dan patuh pada Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 serta ketentuan Bank Indonesia dan Undang-Undang lainnya.
Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiganya merupakan pihak yang bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi.


Rapat Umum Pemegang Saham
Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan. Berdasarkan Anggaran Dasar, RUPS memiliki kekuatan hukum untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi.
Penyelenggaraan RUPS dilakukan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan ketbutuhan.
Pada tahun 2007, Bank Jambi menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS tahunan dan sekaligus RUPSLB pada tanggal 21 Nopember 2007.
Tata Kelola Perusahaan di Bank Jambi berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan staf untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku di sektor perbankan.

Dimulai dari puncak kepengurusan Bank Jambi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang independen dan profesional. Secara garis besar, Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan sedangkan Direksi bertanggung jawab atas penentuan dan penerapan strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris.
Tugas Dewan Komisaris
1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
3. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank.

Pada saat ini Bank Jambi tengah mempersiapkan penyesuaian fungsi Dewan Komisaris dengan merujuk pada panduan Komite Nasional Good Corporate Governance.

RUPS Bank Jambi menetapkan susunan Dewan Komisaris Bank Jambi terdiri atas Komisaris Utama dan tiga Komisaris, dimana dua orang merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Komisaris telah melalui proses fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) dari Bank Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris terdiri atas :
- Drs. Iing M. Hasanudin, MBA : Komisaris Utama
- Drs.H.Delyuzar Harmaini, MM : Komisaris Independen
- Ansorullah, SH, MH. : Komisaris Independen.
- Dra.Hj.Emilia Hamzah, ME : Komisaris Independen

Komisaris Independen
Berdasarkan keputusan RUPS telah disetujui Saudara H. Zulkarnain, SE. dan M. Zen Abdullah, SH, MH. ditunjuk sebagai Komisaris Independen Bank Jambi. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Selain tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasionalnya Perseroan secara umum memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku di sektor perbankan. Komisaris Independen juga mempunyai tanggung jawab khusus yaitu mewakili kepentingan Pemegang Saham Minoritas Bank Jambi.

Direksi
Direksi Bank Jambi terdiri atas Direktur Utama dan tiga orang Direktur. Direksi Bank Jambi bertanggung jawab menetapkan arah strategi usaha Bank, serta memantau dan memastikan bahwa arah strategi tersebut dijalankan demi tercapainya sasaran dan tujuan usaha perseroan mengelola aktiva dan kewajiban Perseroan, mengangkat dan memberhentikan pegawai serta menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Komisaris. Tata tertib dan tata cara menjalankan fungsi dan tugas Direksi diatur dalam keputusan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bank Jambi juga tengah melakukan penyesuaian fungsi Direksi dengan berpedoman pada ketentuan dan panduan Komite Kebijakan GCG.

Susunan Direksi adalah sebagai berikut (dari kanan-ke kiri):
- Drs.M.Jani,SH,LLM Commerce : Direktur Utama
- Direktur Umum
- Drs.H.Achmad Thamrin : Direktur Kepatuhan
- H.Yunsak El Halcon,SH.M.Si : Direktur Pemasaran

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah mengelola Bank Jambi agar dapat menghasilkan keuntungan (Profitability) dan memastikan kesinambungan usaha (sustainability) sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya Direksi berhak mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan sebaliknya serta menjalankan segala tindakan. Masing-masing anggota Direksi bertugas sesuai dengan bidang masing-masing yang telah ditetapkan dalam RUPS. Segala pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Salah seorang dari Direksi ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dengan tanggung jawab utama memastikan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik dan dipatuhinya ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perbankan.

Tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko adalah:
1. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian,
2. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku,
3. memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan dengan Bank Indonesia.
4. mencegah Direksi dan/atau Komisaris Perseroan agar tidak mengambil kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang berlaku,
5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris,
6. menyampaikan laporan berkala kepada Bank Indonesia mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan, dan
7. menyampaikan laporan khusus kepada Bank Indonesia mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi dan Komisaris Bank yang mengandung unsur penyimpangan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan RUPS, dan Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang besarnya ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Wewenang pemberian gaji dan/atau tunjangan Direksi tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan kinerja keuangan Bank dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual kewajaran dengan peer group serta pertimbangan sasaran jangka panjang Bank.

Kepemilikan Saham

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak miliki saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ke dua baik sesama anggota Dewan Komisaris dan /atau dengan anggota Direksi.

Halaman Sebelumnya

INFORMASI PENGUNJUNG :

IP Address : 54.159.113.182
Browser : CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Anda adalah pengunjung kami yang ke : 1216772

Statistik Pengunjung Web 6 Bulan Terakhir

11939
13393
10337
12655
12510
7636

04-2017

05-2017

06-2017

07-2017

08-2017

09-2017